Mataram_ MotoGP Mandalika 2025 seharusnya menjadi pesta olahraga kelas dunia, ajang yang mengangkat nama Lombok dan NTB ke peta pariwisata global. Namun, di balik gegap gempita lintasan balap, ada ironi yang membuat rakyat justru menjadi tamu asing di rumahnya sendiri.
Tiket dengan harga resmi Rp.450 ribu bagi pemilik KTP NTB, misalnya, tak lagi ditemukan di pasaran dengan harga wajar. Di tangan calo, harganya melambung hingga Rp.600 ribu, Rp.700 ribu, bahkan tembus ke Rp.950 ribu. Zona E, G, H yang seharusnya Rp.200 ribu, justru dipasarkan Rp.250 ribu sampai Rp.400 ribu. Ironinya, tiket gratis untuk masyarakat lingkar Mandalika pun diduga ikut diperjualbelikan oleh oknum.
Pertanyaan publik sederhana: *siapa yang bermain di balik ini semua?*
Sebagai penyelenggara resmi, Mandalika Grand Prix Association (MGPA) tak bisa cuci tangan. Jalur distribusi tiket yang semestinya transparan, justru memberi ruang monopoli bagi segelintir orang. Diduga, sebagian dari mereka bahkan berada dalam lingkar kekuasaan, sehingga “percaloan” ini bukan sekadar ulah individu, melainkan praktik sistematis.
Antara Monopoli dan Korupsi
Jika benar, praktik ini jelas melanggar hukum. UU No. 5 Tahun 1999 melarang monopoli distribusi barang dan jasa. UU No. 8 Tahun 1999 menegaskan hak konsumen atas harga wajar dan informasi yang benar. Bahkan, jika terbukti tiket jatah ASN atau tiket gratis masyarakat diperdagangkan oleh oknum pejabat, praktik itu dapat masuk kategori penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam UU Tipikor.
Artinya, percaloan tiket MotoGP bukan hanya soal etika bisnis buruk, tapi berpotensi melanggar hukum pidana.
*Rakyat Jadi Korban*
Yang paling ironis, korban dari praktik ini adalah masyarakat NTB sendiri. Mereka yang tanahnya dipakai, lingkungannya dikorbankan, dan hidupnya berubah drastis akibat pembangunan sirkuit, justru terpinggirkan. Mereka hanya bisa menonton dari luar pagar, sementara tiket yang seharusnya mereka nikmati berubah menjadi komoditas dagangan bagi segelintir orang.
Sementara itu, di panggung besar, kita masih bicara MotoGP sebagai motor penggerak “sport tourism” dan kebangkitan ekonomi lokal. Faktanya, ekonomi siapa yang bangkit? Rakyat kecil NTB, atau segelintir calo yang menguasai tiket?
*Jangan Jadi Proyek Bancakan*
MotoGP Mandalika adalah wajah Indonesia di mata dunia. Bila manajemennya dibiarkan bobrok, reputasi bangsa ikut tercoreng. Lebih dari itu, rakyat NTB akan semakin yakin bahwa mereka hanya “alat legitimasi” untuk proyek besar, tanpa pernah benar-benar menjadi tuan rumah.
Kita tidak menolak MotoGP. Kita hanya menolak ketidakadilan yang dibungkus dengan jargon pariwisata. Jangan jadikan MotoGP Mandalika proyek bancakan. Jangan biarkan event dunia berubah menjadi panggung pemalakan rakyat.
Sebab pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar harga tiket. Yang dipertaruhkan adalah *marwah bangsa*: apakah kita mampu menyelenggarakan event dunia dengan bermartabat, atau hanya mengulang tradisi lama memeras rakyat demi kepentingan segelintir orang.
