MUSYAWARAH WILAYAH I HISSI ACEH BAHAS PENGAWASAN MIGAS, SOROTI MANFAAT BLOK ANDAMAN BAGI RAKYAT ACEH
Langsa, ANN |15 Juni 2026 – Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) Provinsi Aceh menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) I pada Senin (15/6/2026) di Dara Coffee, Desa Paya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran organisasi dalam mengawal berbagai isu strategis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Aceh.
Muswil I HISSI Aceh mengusung tema “Peranan HISSI dalam Mengawasi Eksplorasi Migas Aceh Blok Medco E&P Andaman untuk Kesejahteraan Rakyat Aceh.” Tema tersebut mencerminkan komitmen HISSI dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam Aceh berlangsung secara transparan, berkeadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pembukaan Musyawarah Wilayah I HISSI Aceh dilakukan secara virtual oleh Prof. Dr. Drs. KH. M. Amin Suma, B.A., S.H., M.A., M.M., selaku Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) HISSI. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya peran ilmuwan dan sarjana syariah dalam memberikan kontribusi pemikiran yang objektif dan konstruktif terhadap pembangunan bangsa, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kemaslahatan umat.
Ketua Umum MPW HISSI Aceh, Prof. Dr. Muzakkir Samidan Orang, S.H., M.H., M.Pd., menegaskan bahwa keberadaan HISSI harus mampu memberikan kontribusi pemikiran, kajian akademis, serta pengawasan yang konstruktif terhadap berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat Aceh.
Menurutnya, potensi migas yang terkandung di kawasan Andaman merupakan anugerah besar yang harus dikelola secara profesional, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Hasil pengelolaan sumber daya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat perekonomian daerah, serta membuka peluang kerja yang lebih luas bagi generasi muda Aceh.
Dalam sesi seminar dan diskusi, panitia menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya, yakni Dr. Teuku Muhammad Nurdin, S.H.I., M.E.I., Dr. Banta Cut, S.T., M.T., dan Dr. Rizki Maulana, S.Sos., S.H., M.S.P., M.H.
Ketiga pemateri menyampaikan berbagai pandangan dan kajian terkait potensi migas Aceh, aspek regulasi dan pengawasan, dampak ekonomi bagi masyarakat, serta pentingnya keterlibatan akademisi dan masyarakat dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai prinsip keadilan dan kesejahteraan.
Dalam forum tersebut, muncul kritik tajam terhadap perusahaan migas yang beroperasi di Aceh, khususnya terkait implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR). Kritik tersebut disampaikan berdasarkan kondisi yang dirasakan masyarakat di wilayah sekitar operasional migas.
Menurut para peserta diskusi, hingga saat ini masyarakat masih mempertanyakan manfaat nyata dari keberadaan industri migas di Aceh Timur. Sejak era eksplorasi yang diawali oleh PT Asamera, dilanjutkan kegiatan seismik, hingga eksploitasi oleh PT Medco pasca-MoU Helsinki, masyarakat di kawasan Blang Nisam dan sekitarnya dinilai belum merasakan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan.
“Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apa manfaat konkret keberadaan blok-blok migas tersebut bagi masyarakat Aceh, khususnya Aceh Timur. Jika program CSR berjalan efektif, seharusnya masyarakat di sekitar wilayah operasi menjadi pihak yang paling merasakan manfaatnya,” mengemuka dalam diskusi tersebut.
Banyak peserta menilai program CSR yang selama ini dijalankan belum mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Warga di sekitar wilayah operasional migas masih menghadapi berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang belum tersentuh secara maksimal oleh program pemberdayaan perusahaan.
Sementara itu, Dr. Banta Cut, S.T., M.T. menjelaskan bahwa Blok Andaman merupakan salah satu kawasan eksplorasi dan eksploitasi migas terbesar di lepas pantai utara Aceh. Kawasan tersebut mencakup enam blok migas utama yang memiliki potensi sumber daya energi sangat besar dan menjadi perhatian nasional maupun internasional.
Menurutnya, besarnya potensi migas yang dimiliki Aceh harus diiringi dengan tata kelola yang baik sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan daerah.
Di sisi lain, Dr. Rizki Maulana, S.Sos., S.H., M.S.P., M.H. menyampaikan bahwa polemik pengelolaan migas Aceh yang berkaitan dengan PT Medco maupun Blok Andaman tidak dapat dilepaskan dari implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Menurutnya, persoalan tersebut menyangkut hubungan kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis nasional.
Selain membahas isu eksplorasi migas, Muswil I juga menjadi forum konsolidasi organisasi untuk memperkuat peran HISSI di Aceh dalam bidang pendidikan, penelitian, pengembangan pemikiran syariah, serta pemberdayaan masyarakat. Melalui forum ini, para peserta diharapkan dapat merumuskan gagasan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi pembangunan Aceh yang berkelanjutan.
Ketua Panitia Musyawarah Wilayah I HISSI Aceh, Dr. (C). Teuku Muhammad Nurdin, S.H.I., M.E.I., menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah, pemangku kepentingan, serta masyarakat dalam mengawal pengelolaan sumber daya alam Aceh.
Sementara itu, Saparudin, S.Si., S.H., M.H. bertindak sebagai Sekretaris Organizing Committee (OC), sedangkan Ramadhana, S.Pd. dipercaya sebagai Sekretaris Steering Committee (SC).
Melalui Musyawarah Wilayah I ini, HISSI Aceh diharapkan semakin solid dalam menjalankan peran keilmuan dan sosial kemasyarakatan, sekaligus menjadi mitra kritis dan konstruktif dalam mengawal pemanfaatan kekayaan alam Aceh agar benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat serta kemajuan daerah di masa mendatang. (**)
