Partai Prima Dukung Gubernur NTB Menolak Proyek Pembangunan Kareta Gantung
Mataram – ANN | Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal yang menolak pembangunan kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani bukan sekadar sebagai keputusan administratif, tetapi merupakan sikap politik pembangunan yang bersandar pada nilai sosial, budaya, ekologis, dan ekonomi yang kompleks. Di tengah godaan investasi dan industrialisasi pariwisata, penolakan terhadap proyek kereta gantung gunung rinjani menunjukkan adanya pertarungan arah pembangunan, apakah kawasan alam dan ruang hidup masyarakat akan dijadikan komoditas wisata massal, atau tetap dijaga sebagai ruang ekologis dan kultural yang memiliki batas-batas keberlanjutan.
Fikrin Sebagai Wakil Ketua Partai PRIMA NTB menjelaskan “Mari kita telaah relevansi sikap politik tersebut secara obyektif dari berbagai perspektif”.
1. Sosial: Pembangunan untuk Siapa?
proyek kereta gantung gunung rinjani dalam perspektif sosial dipromosikan sebagai wujud modernisasi pariwisata, peningkatan kunjungan wisata dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun pertanyaan yang muncul ialah, siapa yang paling diuntungkan dari pembangunan tersebut?
Dalam banyak kasus pariwisata skala besar di berbagai daerah, keuntungan terbesar justru lebih banyak dinikmati oleh para investor besar, operator wisata hingga pemilik modal eksternal. sementara masyarakat lokal hanya menjadi tenaga kerja upah rendah atau pelengkap ekonomi wisata. Sehingga, Penolakan kereta gantung tersebut dilihat sebagai bagian untuk mencegah ketimpangan ekonomi disektor pariwisata, penggusuran ruang hidup masyarakat, komersialisasi kawasan adat, dan marginalisasi masyarakat sekitar hutan. Masyarakat lokal di sekitar Rinjani selama ini hidup dalam relasi sosial yang kuat dengan kawasan pegunungan sebagai sumber air, ruang pertanian,ruang spiritual dan sumber penghidupan tradisional. Jika pembangunan wisata terlalu industrialistik, masyarakat berisiko kehilangan kontrol atas ruang hidup mereka sendiri.
2. Budaya: Rinjani Bukan Sekadar Objek Wisata.
Bagi masyarakat Pulau Lombok khususnya suku Sasak, kawasan Rinjani bukan hanya gunung biasa. Ia menyimpan nilai spiritual, historis dan kosmologis. Rinjani merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat Lombok. Di kawasan ini hidup berbagai tradisi ritual adat, penghormatan terhadap alam, dan sistem nilai yang memandang gunung sebagai ruang sakral.
Pembangunan kereta gantung gunung rinjani berpotensi mengubah relasi manusia dengan gunung dari hubungan penghormatan menjadi hubungan yang berlangsung konsumtif. Artinya ,Gunung tidak lagi dipahami sebagai ruang ekologis dan spiritual melainkan menjadi produk wisata yang dieksploitasi demi kepentingan pasar. Dari Perspektif budaya, fenomena ini disebut sebagai komodifikasi budaya dan alam, yaitu ketika nilai sakral diubah menjadi komoditas ekonomi.
Penolakan terhadap kereta gantung merupakan wujud nyata untuk melindungi martabat budaya lokal, nilai sakral kawasan, serta hak masyarakat menjaga makna ruang hidup mereka sendiri.
3. Ekologis: Ancaman terhadap Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani.
Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani merupakan ekosistem pegunungan yang sangat rentan. Rinjani memiliki fungsi penting dalam menjaga keimbangan ekologi seperti kawasan tangkapan air, penyangga iklim lokal, melindungi habitat flora-fauna endemik, dan yang paling krusial ialah sebagai benteng ekologis Pulau Lombok.
Pembangunan infrastruktur besar seperti kereta gantung berpotensi memicu pembukaan lahan yang syarat dengan konflik yang di hasilkan, fragmentasi hutan, gangguan habitat satwa, peningkatan sampah wisata, tekanan terhadap sumber air, dan percepatan kerusakan ekologis.
masalah pokoknya bukan hanya pada lintasan kabel atau stasiun kereta gantung, tetapi dampak yang dihasilkan seperti indsutri perhotelan, kawasan komersial, jalan akses parkir, dan lonjakan wisata massal. Banyak pengalaman kawasan wisata menunjukkan, ketika akses dipermudah secara besar-besaran, daya dukung lingkungan sering terlampaui. Gunung Rinjani selama ini sudah menghadapi berbagai macam persoalan seperti sampah pendakian, kebakaran hutan, erosi jalur, dan tekanan wisata berlebihan.
Dengan demikian penolakan proyek pembangunan kereta gantung rinjani dapat dipahami sebagai langkah preventif untuk menjaga keberlanjutan ekologis jangka panjang.
4. Ekonomi: Kritik terhadap Pariwisata Ekstraktif
Secara ekonomi, proyek kereta gantung rinjani sering dijustifikasi sebagai instrumen meningkatkan investasi,memperbesar PAD, membuka lapangan kerja, serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Namun dalam konteks ekonomi politik pembangunan, penting untuk memetakan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi kesejahteraan.
Tidak semua investasi otomatis menghasilkan keadilan ekonomi. Pariwisata berbasis investasi besar sering menghasilkan keuntungan yang terkonsentrasi pada pemilik kapital, kebocoran ekonomi keluar daerah, ketergantungan ekonomi pada wisata, dan melemahnya ekonomi lokal tradisional.
Jika Rinjani di dorong kearah wisata massal premium, dampaknya ialah petani, pelaku UMKM kecil, porter, pemandu lokal, dan masyarakat adat berpotensi tersingkir oleh industri wisata korporatif. Dalam perspektif ekonomi berkelanjutan, penolakan kereta gantung gunung rinjani justru dapat menjadi langkah menjaga ekonomi komunitas, wisata berbasis masyarakat (community based tourism), dan model ekonomi yang lebih adil.
“Sikap Politik penolakan Gubernur NTB terhadap pembangunan kereta gantung Gunung rinjani tersebut merupakan keberpihakan nyata melindungi dan mempertahankan local wisdom (Sosial, Budaya, Ekonomi hingga Ekologi) dari godaan Investasi besar yang menggiurkan”.
penulis : Fikrin, S.Sos
Wakil Ketua DPW Partai PRIMA NTB
