ASIANATIONNETWORK.com, Jakarta, 10 Juli 2025 — Ketua Umum Serikat Pengemudi Online Indonesia (SePOI), Mahmud Fly, mewakili belasan aliansi besar ojek online dari berbagai daerah di Indonesia, menyatakan sikap tegas terhadap pernyataan DPR RI yang menyebut bahwa pengemudi ojek online di daerah menolak kenaikan tarif.
Menurut Mahmud, pernyataan tersebut sangat menyesatkan dan tidak mencerminkan realitas di lapangan. Ia justru menyebut bahwa mayoritas pengemudi online sangat mendambakan adanya penyesuaian tarif karena pendapatan mereka sudah stagnan selama lebih dari tiga tahun terakhir.
“Selama ini penghasilan kami jalan di tempat, padahal biaya hidup terus naik. Kenaikan tarif bukan sekadar harapan, tapi kebutuhan. Kalau DPR bilang kami menolak, itu sama sekali tidak mewakili suara kami,” tegas Mahmud.
Mahmud Fly berbicara atas nama 12 aliansi besar yang tergabung dalam Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia (FDTOI), di antaranya:
1. SePOI Jakarta
2. FRONTAL Jawa Timur
3. DESAK Sukabumi
4. SOS Solo Raya
5. SAKO Semarang
6. DOBRAK Banten
7. Banyumas Raya
8. FOYB Yogyakarta
9. DOM Cilegon
10. ADOB Batam
11. AMKB Samarinda
12. SOS Tangerang Raya
FDTOI menilai, kehadiran DPR dalam isu ini justru memperkeruh suasana jika hanya fokus pada potongan 10% dari aplikator. Mereka mempertanyakan motif sesungguhnya dari narasi yang dibangun DPR.
“Kalau DPR serius membela pengemudi online, harusnya bisa bicara lebih substansial. Misalnya, tentukan dulu secara jelas status dan bahkan jenis kelamin pengemudi online dalam sistem yang jelas, atau buat undang-undang yang benar-benar mengatur transportasi online secara adil dan menyeluruh,” sindir Mahmud.
Ia menambahkan, selama ini tidak ada payung hukum yang jelas untuk pengemudi online, sementara regulasi yang dibahas justru cenderung membidik satu sisi, yaitu aplikator besar, tanpa solusi komprehensif bagi pengemudi.
“Jangan jadikan isu potongan sebagai alat politisasi. Kalau cuma fokus pada potongan 10%, itu bukan solusi. Yang kami tuntut adalah penghasilan yang layak dan perlindungan hukum yang pasti,” tegasnya lagi.
Mahmud menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak, termasuk DPR, untuk duduk bersama mendengar aspirasi pengemudi di lapangan. “Kami terbuka berdialog. Tapi jangan arahkan sorotan ke tempat yang salah. Jangan hancurkan ekonomi mikro demi kepentingan politik sesaat,” pungkasnya.
