ASIANATIONNETWORK.com, Badung – Bantuan keagamaan sebesar Rp 2 juta per kepala keluarga (KK) yang diberikan Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) memicu polemik.
Polemik ini mencuat di media sosial, dengan netizen mengkritik lambannya proses distribusi dan mempertanyakan transparansi serta efektivitas pelaksanaan program bantuan tersebut.
Program yang digagas Bupati I Wayan Adi Arnawa, bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mencegah inflasi saat hari raya, seperti Galungan, Nyepi, dan Idulfitri. Namun, beberapa isu menjadi sorotan.
Keterlambatan distribusi pasca-Galungan, yang memicu ketidakpuasan sebagian warga. Hal ini memperkuat polemik bahwa implementasi program belum optimal.
Bupati Adi Arnawa menegaskan bahwa bantuan ini sesuai dengan regulasi dan bukan Tunjangan Hari Raya (THR), melainkan bansos untuk mengendalikan inflasi.
Netizen menilai ada kekhawatiran bahwa program ini rawan disalahgunakan atau berpotensi melanggar aturan jika tidak diawasi ketat. Program ini bisa menjadi celah korupsi jika tidak dikelola dengan baik
Netizen mengkritik karena belum semua keluarga menerima bantuan hari raya keagamaan senilai Rp2 juta per kepala keluarga (KK) pasca Hari Raya Galungan.
Menurut sumber, banyak pengusaha dan pegawai BUMN yang menerima bantuan program ini padahal penghasilan mereka diatas 5 juta.
Proses pendataan penerima bantuan, yang dimulai 16 Maret 2025, menuai kritik karena dinilai semrawut oleh sebagian pihak. Belum semua warga menerima bantuan pasca-Hari Raya Galungan, sehingga Bupati meminta masyarakat bersabar. Kriteria penerima, seperti penghasilan maksimal Rp 5 juta per bulan per keluarga, juga memicu pertanyaan tentang transparansi dan akurasi data.
Ada pandangan bahwa program ini bisa memicu ketimpangan jika tidak menjangkau semua kelompok secara adil.
Meskipun program ini memiliki niat baik untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, tantangan dalam pendataan, distribusi, dan persepsi publik tentang legalitas serta potensi penyelewengan menjadi pemicu polemik. Pemkab Badung perlu meningkatkan transparansi dan pengawasan agar program ini berjalan sesuai tujuan tanpa menimbulkan kontroversi lebih lanjut.
