ZULFADLI: JIKA TIDAK SIAP DIKRITIK, JANGAN JADI WALI KOTA
Langsa, 10 Juni 2026 – Zulfadli, S.Sos.I., M.M., ASN sekaligus pendiri LSM BLJ, melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan Wali Kota Langsa yang dinilainya tidak menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah dirinya mengaku dimutasi menjadi staf di Kecamatan Langsa Timur usai menyampaikan kritik melalui media online terkait berbagai persoalan yang terjadi di Kota Langsa.
Menurut Zulfadli, kritik adalah hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan merupakan bagian penting dari pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
“Jangan alergi terhadap kritik. Jangan marah ketika rakyat berbicara. Jangan kecewa ketika masyarakat mengawasi. Karena sejak seseorang memilih menjadi wali kota, saat itu pula ia harus siap menerima penilaian, kritik, bahkan protes dari rakyat yang dipimpinnya,” ujar Zulfadli.
Ia menegaskan bahwa jabatan wali kota bukanlah simbol kekuasaan yang harus dilayani masyarakat, melainkan amanah yang mengharuskan seorang pemimpin melayani kepentingan rakyat.
“Yang harus dipahami, wali kota itu pelayan rakyat, bukan rakyat yang menjadi pelayan wali kota. Jangan sampai jabatan membuat seseorang merasa paling benar dan tidak mau mendengar suara masyarakat kecil,” tegasnya.
Zulfadli mengaku prihatin karena hingga saat ini masih banyak warga Kota Langsa yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit. Ia menilai pemerintah daerah seharusnya lebih fokus menyelesaikan persoalan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan publik dibandingkan sibuk merespons kritik dengan sikap emosional.
“Di lapangan saya masih melihat banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Banyak warga mengeluhkan bantuan yang sebelumnya mereka terima kini tidak lagi mereka dapatkan. Ini persoalan yang harus dijawab pemerintah, bukan diabaikan,” katanya.
Selain itu, ia juga mempertanyakan transparansi sejumlah program dan penggunaan anggaran daerah yang menurutnya perlu diketahui publik.
“Rakyat berhak bertanya. Rakyat berhak mengawasi. Karena setiap rupiah uang yang digunakan pemerintah berasal dari rakyat. Tidak boleh ada pejabat yang merasa kebal dari pertanyaan publik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Zulfadli mengingatkan bahwa kekuasaan bersifat sementara, sedangkan pertanggungjawaban atas jabatan akan berlangsung seumur hidup.
“Hari ini seseorang bisa menjadi wali kota, besok belum tentu. Jabatan ada batas waktunya. Namun pertanggungjawaban terhadap rakyat tidak akan pernah hilang. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin berat pula beban yang akan dipertanggungjawabkan, baik di hadapan hukum, masyarakat, maupun di hadapan Allah SWT,” katanya.
Ia pun mengajak seluruh pejabat publik di Kota Langsa untuk tidak antikritik dan menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi dalam membangun pemerintahan yang lebih baik.
“Pemimpin yang kuat bukan pemimpin yang mampu membungkam kritik, tetapi pemimpin yang mampu menjawab kritik dengan kerja nyata dan prestasi. Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang anti kritik.
Rakyat membutuhkan pemimpin yang mau mendengar, mau bekerja, dan mau memperbaiki kesalahan,” pungkas Zulfadli.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kota Langsa belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan yang disampaikan Zulfadli.(Fsl)
