MATARAM .ANN – Solidaritas Rakyat (SR) dikabarkan bakal menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenag NTB). Dalam aksi tersebut, mereka menuntut Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) untuk segera mencopot Kepala Kanwil Kemenag NTB dari jabatannya.
Aksi ini dipicu oleh penilaian bahwa Kanwil Kemenag NTB telah gagal total dalam memberikan naungan, pengawasan, dan perlindungan terhadap pondok pesantren (ponpes) di wilayah tersebut. Kegagalan ini disorot tajam menyusul maraknya kasus kekerasan seksual dan pencabulan terhadap santriwati yang dilakukan oleh oknum pengurus ponpes belakangan ini.
Ketua SR Yudi menyatakan bahwa maraknya kasus asusila di lingkungan institusi pendidikan keagamaan menunjukkan adanya lampu merah dalam sistem pengawasan yang dilakukan oleh Kanwil Kemenag NTB. Pihaknya menilai instansi tersebut terkesan pasif dan gagal menciptakan lingkungan ponpes yang aman bagi para santri.”tuturnya.
“Pesantren yang seharusnya menjadi tempat paling aman untuk menimba ilmu agama dan moral, justru dinodai oleh tindakan bejat oknum pengurusnya. Kami melihat Kanwil Kemenag NTB abai dan gagal dalam menjalankan fungsi kontrol serta pembinaan. Oleh karena itu, kami mendesak Kemenag RI segera mengambil tindakan tegas dengan mencopot Kakanwil Kemenag NTB,” tegas Yudi Ketua SR saat di wawancarai. 27/Mei/2026
Dalam rencana aksi yang akan digelar, SR membawa beberapa poin tuntutan utama, di antaranya:
Mendesak Menteri Agama RI untuk segera memberhentikan Kepala Kanwil Kemenag NTB karena dinilai tidak mampu menghentikan krisis moral di lingkungan ponpes binaannya.
Menuntut adanya regulasi dan pakta integritas yang ketat untuk menjamin keamanan fisik dan psikologis santriwati dari segala bentuk kekerasan seksual.
Mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk mengusut tuntas seluruh kasus pencabulan tanpa pandang bulu, serta memberikan trauma healing bagi para korban.
Kasus kekerasan seksual yang melibatkan oknum pimpinan maupun pengurus ponpes di NTB memang sempat memicu kemarahan publik dalam beberapa waktu terakhir. Solidaritas Rakyat (SR),menilai jika pucuk pimpinan Kemenag di daerah tidak diganti dengan figur yang lebih tegas dan progresif, maka kasus serupa dikhawatirkan akan terus berulang dan merusak reputasi dunia pendidikan Islam di NTB.
Solidaritas Rakyat (SR) tengah melakukan konsolidasi matang dan memastikan aksi unjuk rasa akan berjalan sesuai dengan koridor hukum demi menyelamatkan masa depan generasi muda dan marwah pondok pesantren di NTB.
