Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy alias Romy [foto istimewa]
ASIANATIONNETWORK.com, Jakarta – Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy alias Romy menuai kritik karena dianggap “mengobral” kursi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjelang Muktamar ke-10.
Langkah Rommy tersebut, mendapat kritik keras dari Wakil Ketua Umum PPP, Rusli Effendi.
Menurut Rusli, menyodorkan sejumlah nama untuk memimpin partai, sangat tidak elok, karena PPP bukan dagangan. Rusli menegaskan bahwa calon dari internal PPP masih layak memimpin.
“ (Langkah Rommy) sangat tidak etis, seperti mengeksploitasi partai dan seolah-olah ini merupakan barang dagangan,” kata Wakil Ketua Umum PPP Rusli Effendi, melalui keterangan pers, Senin (26/5/2025)
PPP, kata Rusli, punya mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga [AD/ART] terkait masuk dan keluarnya anggota partai, termasuk proses pemilihan ketua umum.
“Kami menyambut baik kalau memang ada tokoh yang mau bergabung bersama dan berjuang untuk membangun bangsa, ahlan wa sahlan. Tapi tentu semua ada mekanismenya, kalau di PPP ada AD/ART,” ujar dia.
Oleh karena itu, Rusli mengingatkan para kader untuk tetap menjaga muruah partai dan tidak menjual-belikan posisi ketua umum. Menurut dia, PPP masih memiliki banyak kader internal yang layak dan mumpuni untuk memimpin partai ke depan. “Saya pastikan sebagai kader yang bergerak dari bawah, bahwa calon dari internal PPP masih mumpuni dan pantas, tentunya tidak kalah dengan tokoh-tokoh eksternal,” kata Rusli menegaskan.
Kritik lain datang dari Ketua DPC PPP Jakarta Timur, Ahmad Rifa’i, yang menyatakan keprihatinan atas manuver Rommy yang dianggap mencederai partai.
Dia menilai Rommy telah menjadikan PPP sebagai barang dagangan demi mendudukkan tokoh eksternal.
“Malu rasanya mendengar PPP didagangin Rommy. Seolah-olah partai ulama ini hanya jadi komoditas jualan yang diobral ke mana-mana,” ujar Rifa’i dalam keterangan tertulis, Kamis (29/5/2025).
Rommy membalas kritik tersebut dengan pernyataan keras, mempertahankan posisinya. Konflik ini mencerminkan polarisasi dalam PPP terkait suksesi kepemimpinan.
